APBDesa Kauman

APBDesa Kauman

Kategori Informasi

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Kauman Tahun 2018


Kamis, [30/11/2017] Pukul 19.30 wib bertempat di Balai Desa Kauman Jalan MH Thamrin No.82 A Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSENBANGDES). Pertemuan ini dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun 2018 desa kauman kecamatan Bojonegoro kabupaten Bojonegoro. 

Hadir dalam pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSENBANGDES) beliau sekretaris kecamatan (Sekcam) Bojonegoro, kasi perencanaan kecamatan Bojonegoro, Kepala Desa Kauman beserta seluruh perangkat desa, Tim Pendamping Desa, BPD, Babinkamtibmas, Wali Amanat Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT.01 s.d. RT.12), Danton Linmas, Karang Taruna, Ketua Penggerak PKK, Bidan Desa, Perwakilan dari Instansi SDN Kauman 1 Bojonegoro dan SDN Kauman 2 Bojonegoro

UU    Desa    memandatkan    bahwa   Pemerintah    Desa   menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan    Desa    disusun    secara    berjangka    yaitu    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa.  RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. 

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB  Desa.  Kegiatan-kegiatan  yang  dibiayai  Dana  Desa  harus  menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Kegiatan - kegiatan pembangunan desa yang dapat dibiayai dana desa tahun anggaran 2018 

a.  Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

1) Pengadaan,   pembangunan,   pengembangan   dan   pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

a) pembangunan  dan/atau  perbaikan  rumah  sehat  untuk  fakir miskin;
b) penerangan lingkungan pemukiman;
c)  pedestrian;
d) drainase;
e)  selokan;
f)  tempat pembuangan sampah;
g)  gerobak sampah;
h) kendaraan pengangkut sampah;
i)  mesin pengolah sampah; dan
j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan,   pembangunan,   pengembangan   dan   pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
a) tambatan perahu; 
b) jalan pemukiman; 
c)  jalan poros Desa;
d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
e)  jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
f)  jembatan Desa;
g)  gorong-gorong;
h) terminal Desa; dan
i) sarana  prasarana  transportasi  lainnya  yang  sesuai  dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah  Desa.

3) Pengadaan,   pembangunan,   pengembangan   dan   pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
b) pembangkit listrik tenaga diesel;
c)  pembangkit listrik tenaga matahari;
d) instalasi biogas;
e)  jaringan distribusi tenaga listrik; dan
f)  sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah  Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
a) jaringan internet untuk warga Desa;
b) website Desa;
c)  peralatan pengeras suara (loudspeaker);
d) telepon umum;
e)  radio Single Side Band (SSB); dan
f) sarana  prasarana  komunikasi  lainnya   yang  sesuai  dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) Pengadaan,   pembangunan,   pengembangan   dan   pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
a) air bersih berskala Desa;
b) sanitasi lingkungan;
c)  jambanisasi;
d) mandi, cuci, kakus (MCK);
e)  mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
f)  alat bantu penyandang disabilitas;
g)  panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
h) balai pengobatan;
i)  posyandu;
j)  poskesdes/polindes;
k) posbindu;
l)  reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan m) sarana   prasarana   kesehatan   lainnya   yang   sesuai   dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan,   pembangunan,   pengembangan   dan   pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
a) taman bacaan masyarakat;
b) bangunan Pendidikan Aanak Usia Dini;
c)  buku dan peralatan belajar Pendidikan Aanak Usia Dini lainnya;
d) wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini;
e)  taman belajar keagamaan;
f)  bangunan perpustakaan Desa;
g)  buku/bahan bacaan;
h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
i)  sanggar seni;
j)  film dokumenter;
k) peralatan kesenian; dan
l) sarana  prasarana  pendidikan  dan  kebudayaan  lainnya  yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah  Desa.

c.  Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

1) Pengadaan,   pembangunan,   pengembangan   dan   pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) bendungan berskala kecil;
b) pembangunan atau perbaikan embung;
c)  irigasi Desa;
d) percetakan lahan pertanian;
e)  kolam ikan;
f)  kapal penangkap ikan;
g)  tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
h) tambak garam;
i)  kandang ternak;
j)  mesin pakan ternak;
k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian  yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
b) lumbung Desa;
c)  gudang pendingin (cold storage); dan
d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah  Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) mesin jahit;
b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
c)  mesin bubut untuk mebeler; dan
d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan   pengembangan   produk   unggulan   desa   dan/atau   produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) pasar Desa; 
b)  pasar sayur; 
c)  pasar hewan;
d) tempat pelelangan ikan;
e)  toko online;
f)  gudang barang; dan
g)  sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
a) pondok wisata;
b) panggung hiburan;
c)  kios cenderamata;
d) kios warung makan;
e)  wahana permainan anak;
f)  wahana permainan outbound;
g)  taman rekreasi;
h) tempat penjualan tiket;
i)  rumah penginapan;
j)  angkutan wisata; dan
k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan  prasarana  Teknologi  Tepat  Guna  (TTG)  untuk  kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) penggilingan padi;
b) peraut kelapa;
c)  penepung biji-bijian;
d) pencacah pakan ternak;
e)  sangrai kopi;
f)  pemotong/pengiris buah dan sayuran;
g)  pompa air;
h) traktor mini; dan
i)  sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah  Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1)  pembuatan terasering;
2)  kolam untuk mata air;
3)  plesengan sungai;
4)  pencegahan abrasi pantai; dan
5)  sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai  dengan  kewenangan  Desa  dan  diputuskan  dalam musyawarah  Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1)  pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
2)  pembangunan gedung pengungsian;
3)  pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
4)  rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
5)  sarana  prasarana  untuk  penanggulangan  bencana  yang  lainnya sesuai  dengan  kewenangan  Desa  dan  diputuskan  dalam musyawarah  Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  Desa.  Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat  Desa  yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a.  Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1)  pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
a) penyediaan air bersih;
b) pelayanan kesehatan lingkungan;
c)  kampanye dan  promosi hidup sehat  guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;;
d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
e) pemantauan   pertumbuhan  dan   penyediaan  makanan  sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
i)  pengobatan untuk lansia;
j)  keluarga berencana;
k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
l)  pelatihan kader kesehatan masyarakat;
m) pelatihan  hak-hak  anak,  ketrampilan  pengasuhan  anak  dan perlindungan Anak;
n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
p) kegiatan  pengelolaan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah  Desa.

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
a) bantuan insentif guru PAUD;
b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
c)  penyelenggaraan pelatihan kerja;
d) penyelengaraan kursus seni budaya;
e)  bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
f)  pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
g)  kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah  Desa.

b. Pengelolaan    sarana    dan    prasarana    lingkungan    berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
a) pengelolaan terminal Desa;
b) pengelolaan tambatan perahu; dan
c) pengelolaan   transportasi   lainnya   yang   sesuai   dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
c)  pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
a) sistem informasi Desa;
b) koran Desa;
c)  website Desa;
d) radio komunitas; dan
e)  pengelolaan  informasi  dan  komunikasi  lainnya  yang  sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c.  pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1) pengelolaan  produksi  usaha  pertanian  untuk  ketahanan  pangan dan usaha pertanian  yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) pembibitan tanaman pangan;
b) pembibitan tanaman keras;
c)  pengadaan pupuk;
d) pembenihan ikan air tawar;
e)  pengelolaan usaha hutan Desa; 
f)  pengelolaan usaha hutan sosial; 
g)  pengadaan bibit/induk ternak; 
h) inseminasi buatan;
i)  pengadaan pakan ternak; dan
j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengolahan  hasil  produksi  usaha  pertanian  untuk  ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) tepung tapioka;
b) kerupuk;
c)  keripik jamur; 
d) keripik jagung; 
e)  ikan asin;
f)  abon sapi; 
g)  susu sapi; 
h) kopi;
i)  coklat;
j)  karet; dan
k) pengolahan   hasil   pertanian   lainnya   yang   sesuai   dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) meubelair kayu dan rotan, 
b) alat-alat rumah tangga,
c)  pakaian jadi/konveksi 
d) kerajinan tangan;
e)  kain tenun;
f)  kain batik;
g)  bengkel kendaraan bermotor;
h) pedagang di pasar;
i)  pedagang pengepul; dan
j)  pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4)  pendirian  dan  pengembangan  BUM  Desa  dan/atau  BUM  Desa Bersama, antara lain:
a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
c)  penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
d) kegiatan   pengembangan   BUM   Desa   dan/atau   BUM   Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah  Desa.

5)  pengembangan  usaha  BUM  Desa  dan/atau  BUM  Desa  Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) pengelolaan hutan Desa; 
b) pengelolaan hutan Adat; 
c)  industri air minum;
d) industri pariwisata Desa;
e)  industri pengolahan ikan; dan
f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah  Desa.

6) pengembangan  usaha  BUM  Desa  dan/atau  BUM  Desa  Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
c)  pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah  Desa.

7) pembentukan   dan   pengembangan   usaha   ekonomi   masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) hutan kemasyarakatan;
b) hutan tanaman rakyat;
c)  kemitraan kehutanan;
d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
e)  bantuan  sarana  produksi,  distribusi  dan  pemasaran  untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah  Desa.

8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) sosialisasi TTG;
b) pos  pelayanan  teknologi  Desa  (Posyantekdes)  dan/atau  antar Desa
c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber  energi  perDesaan,  pengembangan  sarana  transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
d) pengembangan  dan  pemanfaatan  TTG  lainnya  yang  sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) penyediaan informasi harga/pasar;
b) pameran  hasil  usaha  BUM  Desa,  usaha  ekonomi  masyarakat dan/atau koperasi;
c)  kerjasama perdagangan antar Desa;
d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
e)  pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. penguatan   kesiapsiagaan   masyarakat   Desa   dalam   menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1)  penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
2)  pelatihan  kesiapsiagaan  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana alam;
3)  pelatihan  tenaga  sukarelawan  untuk  penanganan  bencana  alam; dan
4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e.  pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1)  pembibitan pohon langka;
2)  reboisasi;
3)  rehabilitasi lahan gambut;
4)  pembersihan daerah aliran sungai;
5)  pemeliharaan hutan bakau;
6)  perlindungan terumbu karang; dan
7) kegiatan  lainnya  yang  sesuai  dengan  kewenangan  Desa  yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f.  Pemberdayaan  masyarakat  Desa  untuk  memperkuat  tata  kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

1) mendorong   partisipasi   masyarakat   dalam   perencanaan   dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
a) pengembangan sistem informasi Desa;
b) pengembangan  pusat  kemasyarakatan  Desa  dan/atau  balai rakyat; dan
c)  kegiatan  lainnya  yang  sesuai  dengan  kewenangan  Desa  yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
a) penyusunan arah pengembangan Desa;
b) penyusunan  rancangan  program/kegiatan  pembangunan  Desa yang berkelanjutan; dan
c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) menyusun   perencanaan   pembangunan   Desa   sesuai   dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
a) pendataan potensi dan aset Desa;
b) penyusunan profil Desa/data Desa;
c)  penyusunan peta aset Desa; dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
b) penyelenggaraan  musyawarah  kelompok  warga  miskin,  warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
c)  penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
d) kegiatan  lainnya  yang  sesuai  dengan  kewenangan  Desa  yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) mengembangkan   sistem  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
a) pengembangan  sistem  administrasi  keuangan  dan  aset  Desa berbasis data digital;
b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
c)  pengembangan sistem informasi Desa; dan
d) kegiatan  lainnya  yang  sesuai  dengan  kewenangan  Desa  yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6)  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
b) penyelenggaraan  musyawarah Desa; dan
c)  kegiatan  lainnya  yang  sesuai  dengan  kewenangan  Desa  yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.

8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa  yang  difokuskan  kepada  pembentukan  dan  pengembangan produk   unggulan   desa   dan/atau   produk   unggulan   kawasan perdesaan, antara lain:
a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
b) pelatihan teknologi tepat guna;
c)  pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
d) kegiatan   peningkatan   kapasitas   lainnya   untuk   mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

9) melakukan    pengawasan    dan    pemantauan    penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
a) pemantauan berbasis komunitas;
b) audit berbasis komunitas;
c)  pengembangan unit pengaduan di Desa;
d) pengembangan  bantuan  hukum  dan  paralegal  Desa  untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
e)  pengembangan kapasitas paralegal Desa;
f) penyelenggaraan  musyawarah  Desa  untuk  pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Hari Ini Desa Kauman Bojonegoro Laksanakan Pelantikan 5 Perangkat Desa Baru


Selasa, [28/11/2017] malam pukul 19.30 wib bertempat di Balai Desa Kauman Jalan MH Thamrin No.82 A Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan pelantikan 5 perangkat desa baru yang terpilih dalam seleksi perangkat desa  serentak di Kabupaten Bojonegoro.  

Acara pelantikan 5 perangkat desa baru yang dilantik langsung oleh Kepala Desa Kauman Bojonegoro ini disaksikan oleh Forum Pimpinan Kecamatan Bojonegoro (Camat Bojonegoro, Kapolsek Bojonegoro, Danramil Bojonegoro),  sekertaris kecamatan Bojonegoro, kasi pemerintahan kecamatan Bojonegoro beserta staffnya, Babinkamtibmas, Babinsa, Ketua Penggerak PKK beserta anggota pengurus kadernya, Badan Pengawas Desa (BPD), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), Wali Amanat Desa, Karang Taruna, Linmas, dan Tamu Undangan lainnya.

Adapun nama dan jabatan 5 perangkat desa baru yang terpilih dalam seleksi perangkat desa yang telah dilantik oleh Kepala Desa Kauman Bojonegoro adalah sebagai berikut : 
  1. Pravita Anjaliningtyas [Sekretaris Desa]
  2. Ayu Fitriana, SE [Kepal Seksi Pemerintahan]
  3. Ira Arianti [Kepala Seksi Pelayanan]
  4. Anryza,S.Pd [Kepala Urusan Perencanaan]
  5. Dietta Kurnia Sari [Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum]

Camat Bojonegoro,  ibu Yusnita Liasari, ST, M.Si dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 5 perangkat desa yang baru saja dilantik, dan dengan terisinya jabatan perangkat desa kauman yang sudah lengkap ini dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa kauman. 

"Apresiasi setinggi tingginya kepada Tim desa, yang telah melaksanakan tahapan pengisian perangkat desa dengan jujur, adil, dan terbuka serta Tidak ada kendala satu apapun" Tutur Camat Bojonegoro.

Acara pelantikan perangkat desa Kauman ini diakhiri dengan pembacaan doa dan pemberian selamat kepada para perangkat desa yang telah dilantik. Dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan hiburan.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pelantikan 5 perangkat desa baru desa Kauman yang terpilih dalam seleksi perangkat desa :








Sosialisasi Tata Tertib Seleksi Ujian Tulis dan Pembagian Kartu Peserta Ujian Calon Perangkat Desa Kauman Bojonegoro


Senin, [23/10/2017] Pagi pukul 09.00 wib bertempat di Balai Desa Kauman Jalan MH Thamrin No.82 A Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro telah dilaksanakan sosialisasi tata tertib seleksi ujian tulis dan pembagian kartu peserta ujian calon perangkat Desa Kauman Bojonegoro. Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini beliau adalah ibu Yusnita Liasari, ST, M.Si (Camat Bojonegoro), H. Arif Fauzi, SH (Kepala Desa Kauman Bojonegoro), AKP Agus Al Fauzi,S.Sos, Babin Kamtibmas wilayah Desa Kauman Bojonegoro, segenap tim pengisian perangkat Desa Kauman Bojonegoro dan seluruh calon peserta seleksi ujian tulis perangkat Desa Kauman Bojonegoro.

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan sambutan dari beliau bapak H. Arif Fauzi, SH selaku Kepala Desa Kauman Bojonegoro dilanjutkan penyampaian informasi penting dari kecamatan oleh beliau ibu Yusnita Liasari, ST, M.Si (Camat Bojonegoro) dan di akhir acara kegiatan pembacaan tata tertib seleksi ujian tulis dibacakan langsung oleh ketua tim pengisian perangkat Desa Kauman serta pembagian kartu peserta calon perangkat Desa Kauman Bojonegoro oleh tim perangkat Desa Kauman Bojonegoro.   

Ada beberapa informasi penting yang disampaikan oleh Camat Bojonegoro untuk seluruh calon peserta ujian tulis perangkat Desa Kauman Bojonegoro, diantaranya :
  1. Maraknya isu-isu yang beredar di masyarakat tentang dipertanyakannya legalitas pelaksanaan pengisian perangkat desa ini langsung dijawab dan diluruskan oleh beliau. Bahwasannya dasar aturan pelaksanaan pengisian perangkat desa ini sudah diatur dalam Permendagri No.5 Tahun 2016, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No.1 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro No. 36. Tahun 2017.
  2. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tim Kabupaten Bojonegoro, Tim Kecamatan Bojonegoro, pihak ketiga Universitas Negeri Semerang (Unnes) dan seluruh Tim Pengisian Perangkat Desa sudah berkomitmen untuk melaksanakan pengisian perangkat Desa ini dengan jujur dan transparan. Beliau juga menyampaikan kepada seluruh calon peserta yang hadir untuk tidak mempercayai atau tergiur iming-iming oleh oknum-oknum yang bisa membawa atau meloloskan dalam ujian perangkat desa nantinya.
  3. Terkait soal ujian, masing-masing jabatan akan mendapatkan soal yang berbeda. Soal terdiri atas 3 soal dimana tiap soal terdiri atas 9 varian soal. Sehingga dalam satu ruangan ujian yang akan diisi 20 peserta nantinya, dipastikan tiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda.  
Berikut beberapa foto dokumentasi kegiatan 'Sosialisasi Tata Tertib Seleksi Ujian Tulis dan Pembagian Kartu Ujian Peserta Calon Perangkat Desa Kauman Bojonegoro :  








Pengajian dan Santunan Anak Yatim / Dhuafa Menyambut Tahun Baru Islam 10 Muharram 1439 H


Dalam rangka memperingati tahun baru islam 10 muharram 1439 H, Pemerintah Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro melalui komunitas penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berlokasi di jalan MH Thamrin No 82 Bojonegoro Sabtu, [30/9/2017] Pukul 12.00 WIB menggelar pengajian dengan pembicara KH. Rofiq (dari Ngumpakdalem Bojonegoro) dan pemberian santunan kepada anak yatim / dhuafa bagi warga Desa Kauman.


Kegiatan sosial keagamaan dalam rangka peringatan tahun baru islam dan pemberian santunan kepada anak yatim / dhuafa  yang sudah menjadi tradisi di Desa Kauman di tiap tahunnya (10 Muharram) banyak mendapatkan dukungan dari para donator dan warga Desa Kauman. 

Jumlah anak yatim / dhuafa dari 12 Rukun Tetangga (RT) di Desa Kauman Bojonegoro yang menerima santunan ini sebanyak 105 anak yang terdiri dari 27 anak yatim dan selebihnya dhuafa. "Bantuan ini harapannya bisa bermanfaat bagi anak-anak untuk keperluan sekolah yang bisa meringankan kewajiban orang tua", ujar beliau H. Arif Fauzi, SH selaku Kepala Desa Kauman Bojonegoro dalam sambutannya. 

Dalam sambutannya Kepala Desa Kauman Bojonegoro juga berpesan kepada seluruh warga desa kauman yang hadir bahwasannya di musim pancaroba ini para orang tua untuk memberikan pengawasan yang lebih ekstra kepada putra/putrinya, dikhawatirkan terserang penyakit dan jika ada yang sakit bisa sesegera mungkin dibawa ke polindes Desa Kauman. Beliau juga menyampaikan bahwasannya pelayanan kesehatan di polindes tidak dipungut biaya (gratis). 

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Pengajian dan Santunan Anak Yatim / Dhuafa Menyambut Tahun Baru Islam 10 Muharram 1439 H


Sambutan Ibu Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Sambutan Kepala Desa Kauman Bojonegoro


Revisi Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Kauman Bojonegoro


Persyaratan dan Tahapan Pelaksanaan :

Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut
  1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
  2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup.
  3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat, dibuktikan dengan fotokopi ijasah tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang dilegalisir.
  4. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
  5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan dari Kepolisian
  6. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup
  7. Surat keterangan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidanapenjara, yang dikeluarkan oleh Pengadilan
  8. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, yang dikeluarkan oleh Pengadilan
  9. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mepunyai kekuatan hokum tetapkarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebh, kecuali 2(dua) tahun setelah menjalani pidana pnjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
  10. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah
  11. Surat pernyataan sanggung bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat Sekreteris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup
  12. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup
  13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  14. Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
  15. Melampirkan fotokopi Sertifikat komputer dari lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang Informasi Teknologi (IT) dan dilegalisir
  16. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 15, bagi bakal calon perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan komputer
  17. Bakal calon perangkat desa yang berasal dari luar desa paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan wajib bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermeterai cukup
  18. Bakal calon perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI, selain memenuhi semua persyaratan harus memperoleh izin / persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang
  19. Bakal calon perangkat desa yang berasal dari perangkat desa, selain memenuhi semua persyaratan harus memperoleh izin / persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
  20. Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD, dibuktikan dengan surat pernyataan mengundurkan diri dari BPD kepada BUPATI
  21. Bakal calon perangkat desa yang berasal dari luar Desa Kauman melampirkan surat keterangan tidak menjadi anggota BPD dibuktikan dengan surat keterangan oleh Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat.
Tahapan Pelaksanaan :
  1. Pendaftaran tahap I dibuka mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 15 September 2017 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB
  2. Penelitian berkas tanggal 6 september sampai dengan 10 september 2017
  3. Apabila pada pendaftaran tahap I, tidak terdapat pendaftar calon perangkat desa atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon akan dibuka pendaftaran tahap II. Yang akan dibuka tanggal 22 September 2017 sampai dengan 2 Oktober 2017
  4. Setelah pendaftaran bakal calon perangkat desa tahap II berakhir, dilaksanakan tahapan sebagai berikut :
    a. apabila sudah terdapat 2 (dua) bakal calon perangkat desa , maka pendaftaran ditutup dan dilanjutkan Tahapan berikutnya
    b. apabila tidak terdapat bakal calon perangkat desa atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon perangkat desa, maka diadakan penambahan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 9-11 Oktober 2017
    c. apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) huruf b tidak terdapat bakal calon perangkat desa atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon perangkat desa, maka pendaftaran ditutup dan pengisian perangkat desa ditunda sampai pengisian berikutnya.
  5. Penetapan bakal calon yang berhak mengikuti seleksi ujian tulis tanggal 18-20 Oktober 2017
  6. Pelaksanaan Seleksi Ujian Tulis tanggal 26 Oktober 2017
  7. Semua berkas lampiran dibuat rangkap 5 (lima)
  8. Berkas lamaran dimasukkan dalam Bussines File warna :
    a. Merah untuk calon Sekretaris Desa
    b. Biru untuk calon kaur Perencanaan
    c. Hijau untuk calon Kaur Tata Usaha dan Umum
    d. Kuning untuk calon Kasi Pelayanan
    e. Abu-abu untuk calon Kasi Pemerintahan
(Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan di sekretariat Balai Desa Kauman Bojonegoro)

Tim Pengisian Perangkat Desa Kauman :
  1. Drs. Nur Amiril                  (Ketua)
  2. Yulia PDA, SE                    (Sekretaris)
  3. Kusrini                                (Bendahara)
  4. Moch. Zaini, S.Ag              (Anggota)
  5. Purnomo Wahyudi,ST       (Anggota)
Dokumentasi Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa Kauman Bojonegoro di Balai Desa Kauman Bojonegoro [21/08/2017] :




 
Copyright © 2017 Bojonegoro. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger